Pidato: Buruknya Penanggulangan Dampak Cuaca Ekstrem di Jakarta

Share

Ujian Praktik Bahasa Indonesia: Pidato

Buruknya Penanggulangan Dampak Cuaca Ekstrem di Jakarta

Manusia dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya memerlukan dukungan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.  Dan salah satu bentuk  dukungan yang penting adalah cuaca. Sebagai mana kita alami bersama, cuaca yang bersahabat tentu akan memperlancar segala aktivitas dan rutinitas harian kita. Sebaliknya, cuaca yang tidak bersahabat atau buruk akan menghambat mobilitas kita dalam beraktivitas. Masalahnya, tren yang terlihat saat ini menunjukan bahwa cuaca telah mengarah pada keadaan yang biasa disebut ekstrem. Pada keadaan tersebut, urgensi mengenai penanggulangan dampak-dampak yang akan muncul menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Karena keadaan cuaca yang sangat dinamis seperti saat ini membuat keadaan warga masyarakat dalam situasi yang tidak menentu, terutama dari sisi keselamatan. Tak dapat dipungkiri, sebagai ibukota negara, Jakarta, tentu memiliki peran yang amat vital. Karenanya, Jakarta harus terdepan dalam kesiagaan terhadap dampak cuaca ektrem tersebut. Namun tampaknya Pemda. Provinsi DKI Jakarta belum siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi menyusul kondisi cuaca yang ekstrem. Sekurangnya ada dua indikator penyebab ketidak siapan Jakarta untuk menanggulangi dampak cuaca ekstrem: buruknya manajemen penanggulangan dampak cuaca ekstrem dan perencanaan tata kota yang memperparah dampak cuaca ekstrem.

Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita menguraikan definisi dari cuaca ekstrem itu sendiri. Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang paling keras, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Berdasarkan definisi singkat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa cuaca ekstrem tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan sepele, karena kemungkinan akibat yang ditimbulkan pun tidak main-main. Maka untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk, perlu dilakukan langkah-langkah yang serius, tepat, serta terencana. Dalam hal antisipasi, peran tanggap pemerintah sangat diperlukan, mengingat wewenang dan sumber daya yang dimiliki pemerintah cukup besar. Namun, tampaknya pemerintah belum siap atau belum benar-benar serius dalam menanggapi permasalahan tersebut diatas.

Hal pertama yang menjadi perkara adalah buruknya manajemen penanggulangan dampak cuaca ekstrem. Hal ini sangat terlihat ketika Jakarta mulai memasuki musim penghujan. Kesan yang dimunculkan oleh pemerintah adalah betapa pemerintah tidak tanggap menghadapi permasalahan cuaca ekstrem. Belakangan ini kita kerap mendengar, membaca, atau menonton berita  mengenai pohon tumbang, papan reklame roboh, atau kecelakaan akibat tidak rapihnya pengerjaan proyek gorong-gorong di beberapa ruas jalan. Dan bahkan terkadang serangkaian kejadian tersebut menelan korban jiwa. Sungguh ironis, bukan cuaca ekstrem yang menewaskan mereka, melainkan ketidaksiapan abdi kota dalam menghadapi cuaca ekstrem. Dari apa yang bisa kita lihat bersama, agaknya pemerintah belum maksimal dalam mengusahakan upaya preventif. Salah satu buktinya adalah tewasnya Arum Natalie Ratna, mahasiswi Univeristas Trisakti, karena tertimpa pohon di depan Istana Merdeka. Pemerintah melalui Sudin. Pertamanan berkilah bahwa kejadian tersebut adalah murni bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Kita sependapat bahwa bencana alam tidak dapat diprediksi secara akurat, namun kita juga sependapat bahwa setidaknya pemerintah dapat meminimalisir dampak dari bencana alam tersebut. Kendati BMKG telah menerbitkan early warning mengenai kemungkinan situasi cuaca yang ekstrem, pemerintah tampak tak melakukan upaya preventif. Seharusnya peristiwa seperti tersebut diatas dapat diantisipasi dengan melakukan pembenahan terhadap pohon-pohon yang terlalu rindang dan terlalu tinggi menjulang, dengan melakukan pemangkasan.

Lebih lanjut lagi, buruknya perencanaan tata kota memperparah dampak dari cuaca ekstrem. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kecelakaan yang terjadi di sekitar ruas Jalan Jend. Sudirrman. Genangan air hujan tak jarang menutupi lubang-lubang akibat pengerjaan proyek pemerintah yang tidak dengan rapih terselesaikan. Tanpa genangan air pun lubang-lubang tersebut sudah cukup mengganggu kenyamanan para pengguna jalan, namun coba bayangkan betapa kita harus menyiapkan kewaspadaan yang ekstra maksimal saat melewati ruas-ruas jalan seperti ini. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Dinas Pekerjaan Umum(PU) berkilah dan melemparkan tanggung jawab kepada pihak kontraktor. Pihak Dinas PU juga berkilah bahwa tidak semua proyek di jalanan merupakan tanggung jawab mereka. Ini sebuah bukti nyata ketidak bijakan aparat abdi negara. Sekalipun yang melaksanakan proyek tersebut adalah kontraktor pihak swasta, namun seharusnya yang bertanggung jawab terhadap masterplan dari semua proyek adalah Dinas PU. Ini juga bukti bahwa perencanaan tata kota masih bersifat sektoral dan parsial, masing-masing dinas pemerintah masih mempunyai agenda yang berdiri sendiri. Ini menyebabkan tumpang-tindih proyek sangat dimungkinkan terjadi. Misalnya, pada hari ini dilakukan proyek pembenahan sistem saluran listrik yang menyebabkan lubang di jalan, saat proyek pertama belum rampung lubang lainnya sudah dibuka atas alasan proyek pembenahan sistem saluran air. Celakanya, kontraktor pembukaan lubang dan penutupan lubang berbeda. Jadi, pada saat proyek-proyek tersebut telah selesai, pihak-pihak pembuka lubang hanya menutup lubang seadanya, karena tidak merasa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan penutupan lubang sampai rapih. Inilah urgensi dari membuat suatu cetak biru perencanaan tata kota secara makro dan terukur, agar masalah-masalah sepele seperti ini tidak menjadi bola salju yang mengorbankan masyarakat.

Dalam mengantisipasi berbagai hal diatas, peran pro-aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dengan realita yang ada saat ini, sulit rasanya berharap banyak pada pemerintah. Kita tidak bisa menunggu Sudin. Pertamanan memangkas pohon-pohon yang sekiranya membahayakan bila tidak dipangkas, kita tidak bisa menunggu Dinas PU menutup lubang yang menganga dan membahayakan para pengendara jalan, minimal kita bisa melaporkan atau mengajukan permohonan tertulis untuk memangkas pohon atau menutup jalan. Jika inisiatif masyarakat tak kunjung ditanggapi, kita bisa memangkas pohon secara swadaya dan saling gotong-royong, atau kita bisa memasang papan peringatan di titik jalan yang berlubang agar pengendara terhindar dari kecelakaan. Intinya, tidak harus menuggu aksi pemerintah, aksi nyata kepedulian kita pun bisa berkontribusi demi kepentingan umum.

Pada akhirnya, dewasa ini, urgensi dari persiapan penanggulangan dampak bencana, dalam hal ini cuaca ekstrem, menjadi sangat penting. Cuaca yang sangat dinamis menyebabkan berbagai kemungkinan buruk siap menghampiri kita semua. Sejauh ini, aksi tanggap Pemda. Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan penanggulangan dampak bencana belum bisa diandalkan yang dibuktikan dengan dua indikator: buruknya manajemen penanggulangan dampak cuaca ekstrem dan perencanaan tata kota yang memperparah dampak cuaca ekstrem. Atas dasar ini, kepedulian masyarakat memainkan peranan yang amat penting untuk mengantisipasi ekses buruk dari cuaca ekstrem. Tentunya kita sama-sama berharap agar, seiring waktu, pemerintah terus membenahi diri agar kelak dapat melindungi masyarakatnya dari dampak-dampak terburuk cuaca ekstrem secara maksimal.

 Keterangan: Kerangka Pidato

      Tema: Cuaca Ekstrem

Ø  Judul: Buruknya Penanggulangan Dampak Cuaca Ekstrem di Jakarta.

o   Pembukaan

o   Isi

§  Definisi dan penjelasan singkat tentang cuaca ekstrem

§  Buruknya manajemen penanggulangan dampak cuaca ekstrem oleh pemerintah.

§  Buruknya perencanaan tata kota memperparah dampak cuaca ekstrem.

§  Betapa pentingnya peran swadaya masyarakat guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem

o   Kesimpulan